Publikasi : 07 Oktober 2025 | 09:40 WIB

BREBES - Komisi IV DPRD Brebes melakukan Inspeksi mendadak (sidak) setelah mendapatkan pengaduan orang tua siswa yang mengeluhkan sumbangan bulanan di SMP Negeri 2 Kersana, Senin (6/10/2025). 

Mereka meminta penjelasan pihak sekolah terkait penggunaan uang sumbangan itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes Ferri Anggrianto mengatakan apapun itu jenisnya sumbangan dan iuran itu beda tipis dengan pungutan liar di kalangan masyarakat. Karenanya, pihak sekolah beserta komite barus melakukan koordinasi atau rapat terlebih dahulu dengan wali murid.

"Lebih bagus lagi, tidak usah ada iuran atau sumbangan. Sehingga, sekolah fokus terhadap mencerdaskan anak bangsa dengan tugas pokok sebagai pengajar," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan kalau peristiwa ini dijadikan perhatian khusus untuk Dinas Pendidikan supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Manajerial dalam dunia pendidikan, kata dia, harus tertata lebih baik lagi, sehingga guru dan kepala sekolah fokus untuk mencerdaskan murid.

"Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan melalui Kabid Sarpras agar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan tolong, kalau ada perihal seperti ini komunikasikan dulu dengan dinas," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah seorang warga di Kecamatan Kersana menyampaikan aduannya terkait sumbangan di salah satu SMP Negeri di Kersana di layanan Sambat Bupati (Sambu). Aduan itu ditulis warga pada Jumat 29 September 2025 lalu.

Menanggapi aduan itu, pihak sekolah memberikan klarifikasi. Ditemui di sekolahnya, Kepala SMP Negeri 2 Kersana Siwi S melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Suwondo menjelaskan, dana sumbangan siswa kelas VIII itu sudah dirapatkan dengan wali murid pada saat mereka awal masuk di tahun 2024. Namun untuk sumbagan siswa kelas VII memang belum ada rapat, dan baru dilaksanakan rapat pada Sabtu (4/11/2025).

"Kalau untuk kelas VIII dan IX sudah dimusyawarahkan tahun lalu, dan sekarang tinggal dilanjutkan. Sedangkan kelas VII memang belum dan baru dilaksanakan Sabut kemarin," jelasnya.

Dia meluruskan terkait aduan itu tidak ada kaitanya dengan ujian. Sebab, semua siswa tetap mengikuti ujian meski belum membayar sumbangan. Termasuk siswa yang kurang mampu juga mengikuti ujian tersebut.

"Tidak benar kalau siswa yang belum membayar tidak bisa ikut ujian. Semua siswa tetap ikut ujian meski belum membayar sumbangan, meski memakai kartu ujian sementara," tandasnya.

Dia menambahkan, Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Sementara sekolah membutuhkan pengembangan sarana dan prasarana. Belum lagi, ada beberapa GTT dan PTT yang membutuhkan pembiayaan honor.

"Ini alasan kami meminta sumbangan kepada siswa, dan itu sifatnya tidak memaksa. Dan itu sudah rapat komite," pungkasnya.

Terkait hal tersebut salah seorang warga di Kecamatan Kersana menyampaikan keluhan dilayangkan Sambat Bupati (Sambu). Dalam keluhan tersebut warga menulis 'Di SMP 2 Kersana . masih ada pungli. perbln 50rb/bln tahun 2024 masih dengan alasan Komite. 

Hal yang sama juga disampaikan wali murid lainnya. Wali murid yang enggan disebutkan namanya itu saat ini anaknya duduk di kelas VII. Saat itu, sang anak disuruh membayar uang sumbangan saat hendak ASTS.

"Ya tanpa ada rapat atau apa anak saya minta buat bayar uang sumbangan," jelasnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) telah memanggil pihak sekolah untuk dilakukan BAP. Hal itu disampikan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dindikpora Brebes Adhitya Perdana.

"Sudah, kita sudah memanggil pihak sekolah untuk di BAP kemarin," ujarnya.

Dan hasil BAP itu sendiri yang dilakukan Dindikpora terhadap SMP N 2 Kersana menghasilkan beberapa fakta. Yang pertama, pihak sekolah mengklaim kalau aduan tersebut tidak benar.

Kemudian, iuran komite pada 2024 tersebut sudah dilakukan rapat dengan wali murid. Dan dalam praktiknya tidak semua siswa membayar iuran tersebut. Dan tidak ada paksaan bagi wali murid.

"Dan untuk iuran seratus lima puluh ribu jelas ASTS itu tidak semua siswa bayar, sebab ada yang tidak bayar. Dan semua siswa mengikuti ujian, termasuk siswa yang tidak bayar sumbangan," terangnya.

Penulis Artikel : Penulis: Amanda  , Editor: Wasdiun

Komentar Anda