BREBES – DPRD Kabupaten Brebes mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memperkuat komunikasi publik melalui media sosial. Pengelolaan informasi pemerintah dinilai tidak cukup hanya dengan menyampaikan program dan kegiatan, tetapi juga harus membuka ruang komunikasi dua arah agar masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendapatkan respons atas berbagai pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah, dalam kegiatan Sosialisasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah”, Rabu (30/9/2026).
Menurut Heri, perkembangan media sosial memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun transparansi sekaligus menyampaikan informasi mengenai program-program pemerintah secara lebih efektif kepada masyarakat.

“Prinsipnya saat ini kita harus memahami bahwa masyarakat itu menuntut transparansi, dan transparansi ini bisa dibentuk melalui sosialisasi di media sosial. Dan itu lebih efektif, tidak membutuhkan biaya yang besar,” ujar Heri. Ia mendorong agar setiap OPD secara konsisten menyiapkan dan menyampaikan informasi mengenai program yang dijalankan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelayanan dan kegiatan pemerintah daerah.

Selain penguatan konten, Heri menilai peningkatan kapasitas pengelola media sosial perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing OPD. Evaluasi terhadap aktivitas pengelolaan media sosial juga diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia maupun sarana pendukung yang masih perlu diperbaiki.

“Jadi kami harapkan setiap OPD itu nantinya mampu menampilkan, menyiapkan berita informasi terkait program-programnya kepada masyarakat secara konsisten,” katanya.
Menurut Heri, tantangan komunikasi pemerintah di era digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi informasi, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam merespons masyarakat. Informasi yang telah disampaikan melalui media sosial perlu diikuti dengan respons ketika muncul pertanyaan, tanggapan, maupun masukan dari masyarakat.

“Artinya ketika memang sudah menampilkan programnya, kemudian ada respon dari masyarakat, itu juga harus mendapatkan jawaban yang sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai pola komunikasi satu arah masih menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan tanggapan dan memperoleh jawaban dari perangkat daerah terkait.

Dalam kegiatan tersebut, penguatan komunikasi publik juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang berbasis data, empati, dan kredibilitas. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, menyampaikan bahwa kebijakan yang benar secara data dan aturan tetap perlu dikomunikasikan dengan mempertimbangkan kondisi serta keresahan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Fajar Adi Widiarso, mendorong agar media sosial pemerintah tidak hanya menjadi etalase kegiatan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjelaskan, mendengarkan, merespons, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Penguatan komunikasi publik tersebut juga mencakup kesiapan pemerintah dalam menghadapi informasi yang berkembang cepat di media sosial. Heri menilai koordinasi antarpihak perlu diperkuat agar setiap informasi yang disampaikan maupun respons terhadap masyarakat dapat dilakukan secara tepat.

DPRD Brebes berharap kegiatan Bakohumas dapat mendorong terbangunnya pola komunikasi publik yang lebih terbuka, konsisten, dan responsif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Dengan komunikasi dua arah yang berjalan baik, informasi mengenai program pemerintah dapat lebih mudah dipahami masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk menerima masukan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.