Brebes – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Acara Penguatan Pembentukan Regulasi Daerah pada Jumat (29/8/2025), di Aula Kresna Basudewa. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, serta pejabat terkait yang terlibat dalam proses perumusan peraturan daerah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo MH menekankan pentingnya regulasi daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. “Peraturan daerah yang baik harus memberikan kepastian hukum, selaras dengan regulasi di atasnya, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah tujuan penguatan regulasi daerah yang kita lakukan,” ujarnya.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dr Dhahana Putra BC IP SH MSi menyampaikan empat hal pokok terkait penguatan pembentukan regulasi daerah, mulai dari mekanisme penyusunan peraturan, urgensi harmonisasi, strategi pencegahan disharmonisasi, hingga peningkatan kapasitas aparatur. 

“Harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan nyata agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan sinergi pusat dan daerah, regulasi yang dihasilkan akan lebih kuat dan aplikatif,” katanya.

Hadir mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Fasilitasi Persidangan Corina SH MM. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

“Kami dari DPRD Brebes sangat terbantu dengan adanya penguatan ini. Regulasi yang harmonis akan memudahkan kinerja legislatif dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi strategis dalam memperkuat peran daerah menyusun regulasi yang efektif, berdaya guna, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Diharapkan regulasi yang lahir di tingkat daerah semakin berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Brebes khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya.