Brebes - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Brebes Nafisatull Khoeriyah mengungkapkan, tingkat kekerasan di Brebes tergolong parah dan menghkhawatirkan karena menempati posisi ke 12 dari 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. 

Hal tersebut diungkapkan Nyai Nafisah usai Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Jumat (29/5/2026).

FGD yang mengusung tema “Perempuan dalam Politik: Dari Representasi menuju Perlindungan” tersebut menjadi forum konsolidasi perempuan lintas partai sekaligus ruang diskusi mengenai meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan pendidikan dan pesantren.

Nafisah yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes tetsebut menegaskan, bahwa perkembangan teknologi digital yang semakin terbuka menjadi tantangan besar dalam perlindungan anak dan perempuan.

“Keterbukaan informasi digital saat ini sangat luar biasa dan bisa diakses siapa saja. Karena itu pengamanan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat harus menjadi faktor utama dalam perlindungan anak,” ujarnya.

Menurut Nyai Nafisah, tinnginya angka lekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut akibat lemahnya pengawasan dan menurunnya etika sosial di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Terkait kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren, Nafisah menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum dan tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh lembaga pesantren.

“Tidak semua pondok pesantren seperti itu. Banyak pesantren yang justru memberikan perlindungan dan pengawasan luar biasa kepada para santri. Ini lebih kepada oknum, dan keberanian korban untuk melapor harus disambut baik,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan KPPI Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi wadah edukasi dan penguatan bagi perempuan agar berani bersuara dan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Perempuan jangan takut menjadi pelapor. Ketika kasus terungkap, itu menjadi bagian dari upaya memberi efek jera kepada pelaku sekaligus perlindungan kepada korban,” tambahnya.

Selain membahas isu perlindungan perempuan dan anak, Rakercab KPPI Brebes juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan pendidikan politik perempuan. Dalam kegiatan tersebut, pendidikan politik diberikan kepada perwakilan delapan partai politik yang hadir sebagai bagian dari penguatan kapasitas perempuan di dunia politik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah Hj Ida Nur Saadah SPdI MH, Wakil Ketua KPPI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Raden Roro Maria Tri Mangesti SE, Sekretaris DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah Inna Hadianala SE, serta Sekretaris KPPI Kabupaten Brebes sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes Hj Nur Bintang SIKom.

Dalam sesi diskusi, RR Maria Tri Mangesti menyampaikan bahwa kegiatan Rakercab dan FGD merupakan bagian dari program KPPI Provinsi Jawa Tengah pasca pelantikan pengurus se-Jawa Tengah yang menargetkan pelaksanaan rapat kerja di 35 kabupaten/kota bisa rampung.

Ia menekankan pentingnya perempuan untuk berani berperan aktif di masyarakat, memiliki empati terhadap korban kekerasan, serta memahami hak-haknya sebagai warga negara yang dilindungi hukum.

“Korban sering takut melapor karena merasa malu atau menganggap itu aib. Padahal korban membutuhkan perlindungan dan negara hadir untuk melindungi mereka. Sosialisasi hukum harus terus dilakukan agar masyarakat tahu bahwa mereka memiliki perlindungan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, KPPI Brebes berharap dapat memperkuat sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menghadirkan kebijakan publik yang lebih adil, aman, dan responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan dihadiri pengurus KPPI, anggota legislatif perempuan, organisasi masyarakat, serta berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan dan kebijakan publik di Kabupaten Brebes.