BREBES – DPRD Kabupaten Brebes menggelar Publik Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Penyelenggaraan Penamanan Modal di Kabupaten Brebes. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Brebes, Muhaimin Sadirun menjelaskan, Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Brebes sangat penting untuk masyarakat dan Pelaku Usaha. 

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes, menggelar  Publik Hearing, Senin (2/11/2026) yang berlangsung di KPT Lantai 5 Brebes, Selasa (3/11/2026).

Kata Muhaimin Sadirun, Publik Hearing menjadi salah satu tahapan penting dalam menghimpun aspirasi dan masukan dari masyarakat serta para pelaku usaha guna menyempurnakan substansi Raperda sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.

Public hearing ini menjadi ruang komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan terhadap arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Brebes. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya materi muatan Raperda sehingga regulasi yang nantinya ditetapkan mampu menjawab kebutuhan serta perkembangan dunia usaha dan investasi di daerah.

Muhaimin Sadirun menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang melakukan investasi di Kabupaten Brebes, merupakan hal penting dalam proses penyusunan peraturan daerah. Menurutnya, pengalaman dan pandangan para pelaku usaha dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan ketentuan yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi dunia usaha.

"Public hearing ini untuk menjaring aspirasi rakyat, khususnya pelaku-pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Brebes. Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan Raperda sehingga regulasi yang ditetapkan nantinya lebih sempurna," ungkap Muhaimin.

Ia menilai, penyusunan Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal memiliki arti penting bagi keberlangsungan kegiatan investasi di Kabupaten Brebes. Salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah adanya kepastian hukum, sehingga para investor maupun pelaku usaha memiliki kejelasan mengenai ketentuan dan aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaksanaan kegiatan investasi dapat berjalan sesuai ketentuan serta tetap memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat.

"Raperda ini sangat penting, terutama untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanaman modal," tambahnya.

Lebih lanjut, proses penyusunan Raperda yang melibatkan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif. Aspirasi dari pelaku usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kebijakan yang dirumuskan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan investasi, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal tersebut direncanakan menjadi salah satu materi pembahasan pada tahun 2027. Dengan demikian, pelaksanaan public hearing menjadi bagian dari upaya mempersiapkan materi regulasi secara lebih matang melalui penghimpunan masukan dari berbagai pihak sebelum memasuki tahapan pembahasan di DPRD.

Melalui penyusunan regulasi yang melibatkan partisipasi publik, DPRD Kabupaten Brebes berharap kebijakan penyelenggaraan penanaman modal nantinya mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Tidak hanya menciptakan kepastian dan kenyamanan bagi investor, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, peningkatan aktivitas ekonomi, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes.