Publikasi : 04 Maret 2026 | 14:22 WIB

Brebes – Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes bergerak cepat merespons isu nasional terkait penonaktifan ratusan ribu kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Brebes di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Brebes, H Moh Zamroni SE mengungkapkan bahwa terdapat 100.552 peserta BPJS PBI di Kabupaten Brebes yang dinonaktifkan secara sistem oleh BPJS Pusat. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah pemangkasan kuota secara permanen.

"Ini sebetulnya tidak mengurangi kuota, melainkan upaya pembetulan data. Peserta yang dinonaktifkan akan diganti dengan masyarakat yang memang benar-benar berhak sesuai kriteria untuk mengisi kuota yang tersedia," jelas Zamroni usai rapat.

Fokus utama Komisi IV saat ini adalah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) kategori Cut Off. Status ini sangat penting agar masyarakat Brebes yang mendaftar BPJS bisa langsung aktif dan digunakan tanpa masa tunggu.
Saat ini, Brebes masih memiliki tantangan besar dengan sekitar 142.000 peserta yang tidak aktif. Untuk mengatasi hal tersebut, Zamroni memaparkan beberapa langkah strategis yang harus dilakukan dalam waktu dekat:

Pertama, Optimalisasi Data Desil: Berdasarkan data Desil 1 hingga Desil 5, masih ada sekitar 250.000 warga yang belum ter-cover oleh PBI JKN.

Kedua, Peningkatan Peserta Aktif: Komisi IV menargetkan tingkat kepesertaan aktif minimal 80% hingga 85% dari total jumlah peserta yang ada.

Ketiga, Tenggat Waktu 3 Bulan: Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta untuk mengupayakan hasil nyata dalam pembenahan data ini dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.

Keempat, Penyisiran BPJS Mandiri: Mendorong Dinas Kesehatan untuk lebih optimal dalam menyisir peserta BPJS Mandiri yang saat ini statusnya tidak aktif agar bisa diaktifkan kembali.

"Kepada seluruh warga Brebes, untuk proaktif memeriksa status kepesertaan BPJS nya. Jika ditemukan status kartu tidak aktif, masyarakat diharapkan segera melakukan reaktivasi," himbaunya.

Masyarakat jangan panik, lanjutnya, segera cek statusnya. Jika tidak aktif, bisa langsung mendatangi Pemerintah Desa setempat atau ke Mal Pelayanan Publik (MPP). 

"Selama masuk dalam kategori Desil 1 sampai 5, status kepesertaan sangat bisa diaktifkan kembali," pungkasnya.

Penulis Artikel : Penulis: Ichtiardi  , Editor: Wasdiun

Komentar Anda