BREBES – Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial dalam melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kelsus) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Program Bantuan Sosial (Bansos).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Brebes Ferry Anggrianto usai rapat koordinasi persiapan Musdes/Kelsus DTSEN dan Program Bansos di ruang rapat Bupati Brebes KPT Brebes Lt3, Kamis (3/9/2026).

Rakor dikandung maksud sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan data masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan penerima bantuan, agar benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Imam Baehaqi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data diperlukan menyusul adanya perubahan kondisi masyarakat yang turut memengaruhi posisi atau desil dalam data sosial ekonomi.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran dalam membantu proses pemutakhiran data agar kondisi masyarakat yang tercatat benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya.

“Pemutakhiran ini penting karena kita ingin mengetahui kondisi masyarakat secara riil di lapangan. Jangan sampai data yang ada sudah tidak sesuai, misalnya masyarakatnya sudah meninggal, pindah domisili, atau kondisi ekonominya sudah berubah, masih tetcatat di desil 1 atau sebaliknya,” jelas Imam.

Ia mengatakan, proses pemutakhiran akan dilakukan melalui musyawarah desa secara serentak dengan melibatkan pemerintah desa beserta perangkatnya, kecamatan, serta perangkat daerah terkait.

Melalui musyawarah tersebut, data yang ada akan diverifikasi dan dikonfirmasi kembali sehingga dapat diketahui kondisi sebenarnya dari masyarakat yang tercatat dalam data sosial ekonomi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, Ferri Anggrianto SE, menyampaikan bahwa pihaknya melihat program musyawarah desa sebagai langkah yang tepat untuk menjawab keresahan masyarakat terkait persoalan desil dan data penerima bantuan sosial.

“Memang saat ini ada gejolak di masyarakat terkait desil. Karena itu, yang harus dilakukan adalah memperbaiki data-data yang ada di desa supaya masyarakat bisa terakomodir dan mendapatkan kepastian serta informasi yang tepat,” ujar Ferri.

Ferri menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Brebes sejak awal mendukung program Dinas Sosial, termasuk program Sida Beres dan pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka pemutakhiran data.

Menurutnya, persoalan data bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berhubungan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan maupun pelayanan pemerintah secara tepat.

“Komisi IV sudah lama mensupport Dinas Sosial untuk program ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian dan informasi yang tepat agar bantuan dan pelayanan yang diterima juga tepat,” katanya.

Ferri menilai kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemutakhiran data tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif dan komunikatif dengan pemerintah desa ketika musyawarah desa dilaksanakan.

“Pesan kami kepada masyarakat, lebih komunikatif dengan desa ketika musyawarah desa dan program ini berjalan. Sampaikan kondisi yang sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya pemutakhiran melalui Musdes/Kelsus, diharapkan data sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes semakin akurat, sehingga program bantuan sosial dan berbagai intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.