BREBES – Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Krakahan dan Pengaradan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin, bersama anggota Komisi 2. Turut hadir Kepala Desa Krakahan, Kepala Desa Pengaradan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Eko Supriyanto, perwakilan CV Alkomber selaku pelaksana, serta pengawas lapangan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan KNMP sekaligus memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan.

Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin, menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih memiliki tujuan penting dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Menurutnya, keberadaan berbagai fasilitas yang dibangun harus mampu memperkuat pengelolaan hasil tangkapan, mulai dari proses penanganan hingga pemasaran.

“Program ini diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian para nelayan. Hasil tangkapan ikan jangan sampai hanya dijual begitu saja, tetapi bisa dikelola sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Tobidin.

Dalam monitoring tersebut, Komisi 2 mencermati progres pembangunan KNMP di Kabupaten Brebes. Saat ini pembangunan program tersebut berjalan di dua lokasi dari sembilan TPI yang berada di wilayah pantura, dengan progres pembangunan di Desa Pengaradan sekitar 30 persen dan Desa Krakahan sekitar 25 persen.

Tobidin mengatakan, salah satu fasilitas yang menjadi bagian penting dalam program KNMP adalah pabrik es, yang diharapkan dapat membantu nelayan menjaga kualitas dan kesegaran ikan setelah hasil tangkapan didaratkan.

Selain itu, program KNMP juga diharapkan dapat mendorong diversifikasi usaha masyarakat melalui pengolahan hasil tangkapan, termasuk pengolahan ikan kering serta penguatan akses pemasaran.

“Dengan adanya fasilitas ini, harapannya persoalan hasil tangkapan yang tidak maksimal atau ikan yang tidak lagi segar dapat diminimalkan. Nelayan juga bisa mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkapannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi 2 juga mencermati sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan, salah satunya terkait mekanisme pembayaran hasil tangkapan di TPI. Menurut Tobidin, terdapat kondisi ketika nelayan harus menunggu pembayaran selama beberapa hari, bahkan hingga satu minggu.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan secara mandiri. Oleh karena itu, pembangunan KNMP diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan ekonomi dan kemandirian nelayan.

Tobidin menegaskan, Komisi 2 akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan KNMP dan menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kita akan tetap melakukan pengawasan secara maksimal sesuai dengan fungsi dan SOP. Bangunan yang sudah berjalan kondisinya cukup baik, dan kita berharap pembangunan ini dapat segera diselesaikan sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Komisi 2 juga berharap proses pembangunan dapat selesai sesuai target waktu sehingga KNMP dapat segera diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat. Tobidin berharap Menteri Kelautan dan Perikanan dapat hadir langsung dalam peresmian untuk melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan di Kabupaten Brebes.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Eko Supriyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes terus mendorong keberlanjutan pembangunan dan pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah wilayah.

Eko mengatakan, survei pelaksanaan kegiatan lanjutan di Desa Pulogading dan TPI Pulolampes dijadwalkan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Survei tersebut dilakukan untuk melihat kebutuhan pengembangan program sekaligus memastikan pembangunan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Harapannya program Kampung Nelayan Merah Putih ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di wilayah nelayan, melalui penanganan kawasan pesisir dan perikanan tradisional sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang modern, tumbuh, dan berdaya saing,” ujar Eko.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan kementerian terkait diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Realisasi tahap awal masih mencakup beberapa item pembangunan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut.

Beberapa fasilitas yang diharapkan dapat dilanjutkan antara lain dermaga TPI, pabrik es, cold storage, rumah pengolahan, serta fasilitas pemasaran.

Eko menekankan bahwa pembangunan tidak berhenti pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi harus terintegrasi dengan sistem pemasaran hasil perikanan.

“Pemasaran merupakan bagian yang integral dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana hasil tangkapan nelayan dapat ditangani, diolah, kemudian dipasarkan dengan baik sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, Komisi 2 DPRD Kabupaten Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Brebes.